Ditulis Oleh : Pulung Siswantara*
Dalam Jawa Pos terbitan hari jumat 17 Juni 2016, diberitakan bahwa kemenkes membuka program studi Dokter Layanan Primer (DLP). Pembukaan program studi ini akan membuat profesi dokter semakin beragam. Respon beragam pun bermunculan salah satunya yang cukup menggelitik adalah pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan bahwa pembukaan program studi in kurang cocok
Dikatakan dalam berita tersebut bahwa kompetensi utama dari dokter layanan primer adalah Promosi Kesehatan, dan DLP akan ditempatkan di fasilitas kesehatan primer. Sangat menggembirakan ketika kita melihat adanya keinginan untuk menguatkan promosi kesehatan di bidang kesehatan di indonesia.
Promosi kesehatan diharapkan mampu menjadi solusi yang bagus untuk mengurangi banyaknya rujukan ke pelayanan kesehatan tingkat yang lebih tinggi, serta diharapkan mengurangi beban pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan
Apabila kita melihat arti dari promosi kesehatan sendiri menurut WHO adalah Promosi Kesehatan adalah Proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap, dan memperbaiki kesehatan mereka. Dari pengertian tersebut dapat ditarik penyataan bahwa dengan promosi kesehatan kita akan mampu mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan peka dengan kesehatan mereka sendiri, dan diharapkan akan mampu membuat masyarakat meninggalkan perilaku yang akan berdampak buruk pada kesehatannya dan menggalakkan perilaku yang bermanfaat untuk kesehatan diri dan yang pada akhirnya mampu meningkatkan derajat kesehatan mereka sendiri.
Dengan masyarakat yang sehat dan sadar kesehatan maka angka kejadian penyakit bisa di tekan dan berakibat pada pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan dapat dihemat. Selain masyarakat yang lebih sehat promosi kesehatan juga merupakan solusi untuk masalah jaminan kesehatan yang selama ini dinilai memerlukan biaya yang sangat besar.
Promosi kesehatan terdiri dari 3 hal besar yakni pertama pencegahan, pendidikan kesehatan dan proteksi kesehatan. Kompetensi promosi kesehatan bukanlah hal baru di dunia pelayanan kesehatan di Indonesia. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama juga sudah mengenal lama kompetensi ini, di puskesmas juga sebenarnya sudah ada petugas yang mengemban tugas mulia ini.
Jabatan fungsional penyuluh kesehatan sebenarnya sudah lama ada. Penyuluh kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai fungsi untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat, mereka sudah dibekali dengan berbagai ketrampilan yang mendukung tugas mereka.
Penyuluh kesehatan masyarakat pada pelaksanaan nya sudah memiliki dasar hukum yakni KepMenPAN no 58/kep/M.PAN/8/2000 tentang jabatan fungsional penyuluh kesehatan. Dan juga sudah diatur oleh keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial no 66 tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Ini artinya sudah ada pengaturan tentang siapa dan bagaimana melakukan promosi kesehatan di fasilitas kesehatan dasar.
Apabila menilik pengertian penyuluh kesehatan berdasarkan aturan tersebut dikatakan bahwa Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) adalah Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat/Promosi kesehatan. dan mereka juga mempunyai tingkatan yang jelas dengan adanya tenaga penyuluh kesehatan terampil dan penyuluh kesehatan ahli.
Penyuluh kesehatan masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sisi pencegahan. Dengan tugas pokok untuk melaksanakan advokasi, bina sarana dan membuat gerakan masyarakat, penyuluh kesehatan masyarakat diberikan ketrampilan untuk melakukan kegiatan untuk menyebar luaskan informasi, mengembangkan media yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat serta ketrampilan untuk melakukan penelitian dan memberikan intervensi kepada masyarakat. Merupakan sebuah tombak terdepan dalam pencegahan ketika kita melibatkan penyuluh kesehatan masyarakat.
Wacana pembentukan program studi Dokter Layanan Primer tentu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah selama ini petugas fungsional ini tidak bisa bekerja secara optimal?, sehingga diperlukan nafas baru dalam promosi kesehatan di fasilitas kesehatan primer. Muncul juga sebuah pentanyaan besar bagaimana dengan tugas dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan, ataupun apabila diberikan pada orang yang berbeda bagaimana dengan tugas dan kinerja penyuluh kesehatan masyarakat kedepannya?
Program studi Dokter Layanan Primer akan menerima dokter umum untuk melanjutkan studinya seperti halnya dokter spesialis, hal ini tentu akan memerlukan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit dalam mencapai titik optimalnya. Apabila kita menilik Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat mereka sudah berada di lapangan, bahkan hampir disetiap puskesmas tersedia. Petugas penyuluh kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang mendapatkan diklat jabatan fungsional penyuluh kesehatan, tentu akan lebih baik apabila mengoptimalkan tugas mereka.
Promosi kesehatan tentunya bukan monopoli petugas penyuluh kesehatan, tapi mengoptimalkan mereka atau menambah tenaga baru tentu merupakan hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Karena perlu kita sadari dengan promosi kesehatan yang lebih kuat maka kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencegah terjadinya penyakit dengan perubahan perilaku yang lebih sehat.
*penulis adalah Dosen dan Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
